Polda NTT Pastikan Tidak Ada Gesekan Fisik Dalam Proses Pembangunan Proyek Strategis Nasional Waduk Lambo 

KUPANG - ​Kabidhumas Polda NTT menyebutkan, Polda NTT telah mengirimkan personel pengamanan dari Kesatuan Korps Brimob  guna mendukung dan memberi rasa aman dalam proses Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Waduk Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo.

Hal tersebut disampaikan Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna B, S.H., S.I.K., M.Hum, Jumat (24/9/2021).

"Pembangunan waduk Mbay/Lambo ini merupakan proyek strategis Nasional sesuai Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Negara atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek strategi Nasional" ujar Krisna.

Ditegaskan juga bahwa, kehadiran Polri di lokasi pembangunan sebagai pengamanan dan menjamin proyek strategi nasional berjalan dengan baik, aman dan sesuai target penyelesaian yang telah direncanakan, sehingga dapat segera diberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat NTT pada umumnya dan khususnya wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan air baik bagi pertanian maupun kebutuhan lainnya di sekitar bendungan tersebut berada.

"Sampai saat ini kondisi keamanan di lokasi pembangunan bendungan masih kondusif, memang masih ada beberapa hal yang perlu disingkronkan, namun semua berjalan dengan aman dan harmonis, Tidak ada bentrok warga dengan Polri (Brimob) yang melakukan pengamanan dengan masyarakat karena kehadiran anggota Polri di lapangan ini semata-mata hanya untuk membantu pengamanan pembangunan waduk Lambo sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah "tegasnya.

Untuk diketahui bahwa pada tanggal 20 September 2021 dilaksanakan pencocokan data sesuai hasil pengukuran lahan oleh BPN terkait identifikasi status dan batas-batas  tanah yang dihadiri oleh camat, Kepala Desa Labolewa Kecmatan Aesesa dan BWS (Balai wilayah sungai) sebagai penanggung jawab pembangunan bendungan dengan meminta 15 orang personel Brimob NTT dan 15 orang personel Polres serta 10 orang dari Satuan Pol PP yang diterjunkan untuk mengamankan kedua belah pihak baik petugas pendataan tanah dan masyarakat agar tidak terjadi bentrok fisik di lapangan.

Ada sekelompok masyarakat LSM yang menghalangi proses pencocokan pengukuran tersebut karena merasa tidak setuju antara lain batas wilayah antar suku yang belum dipastikan (ada dua titik) oleh suku-suku yang saling klaim. Mereka khawatir lahan pertanian dan makam mereka tenggelam.

Masyakat Adat Labolewa sempat melakukan pemblokiran yang mana tindakan tersebut sebagai bentuk Penolakan Pembangunan waduk Lambo karena masyarakat adat Labolewa menilai hak - hak Masyarakat adat (Tanah Ulayat suku) tidak terakomodir, namun semuanya dapat diselesaikan dengan damai setelah dilakukan diskusi dan mediasi.

"Atas kejadian tersebut Kapolda NTT Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum meminta semua pihak yang terlibat agar menahan diri, semua persoalan di lapangan dapat diselesaikan dengan baik. Polri akan mengamankan kegiatan pembangunan waduk Lambo ini sehingga tidak ada bentrokan di dilapangan" tutup Kabidhumas Polda NTT.